Jakarta |Bijeh.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, dan perwakilan civitas akademika Aceh menggelar pertemuan strategis dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).
Agenda utama pertemuan ini mencakup percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah berjalan selama 20 tahun. Momentum ini sekaligus menjadi refleksi dua dekade perdamaian Aceh pasca-penandatanganan MoU Helsinki 2005.
SBY menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif Pemerintah Aceh dan kalangan akademisi dalam mendorong revisi UUPA. Ia juga menegaskan kesediaannya untuk mendampingi Pemerintah Aceh dan civitas akademika bertemu langsung dengan Presiden Prabowo guna membahas agenda tersebut secara resmi.
“Saya mendukung penuh proses revisi UUPA dan siap membantu agar Pemerintah Aceh bersama civitas akademika dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Hal ini penting untuk memastikan penyempurnaan regulasi tetap sejalan dengan semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar SBY.
Selain itu, SBY menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus Aceh selama dua dekade terakhir. Menurutnya, kajian tersebut harus mampu mengidentifikasi capaian, hambatan, dan program yang belum terealisasi, sehingga dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengapresiasi komitmen SBY yang selama ini memiliki rekam jejak panjang dalam proses perdamaian Aceh.
“Dukungan dan pendampingan dari Bapak SBY sangat berarti bagi Aceh. Kami akan segera mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk mempercepat proses ini,” ujarnya.
Senada, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, menegaskan bahwa revisi UUPA bukan semata persoalan politik, tetapi menyangkut masa depan pembangunan, penguatan perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas pihak—baik pemerintah daerah, akademisi, maupun tokoh nasional—dalam memastikan revisi UUPA dan evaluasi Otsus dapat berjalan efektif demi masa depan Aceh yang lebih baik.
