Banda Aceh |Bijeh.con – Lonjakan harga beras di Aceh memicu sorotan dari Anggota Komisi II DPR Aceh, Fuadri. Ia menilai kondisi ini kontradiktif dengan klaim Dinas Pertanian yang menyebut Aceh tengah mengalami surplus produksi pangan.
Dalam menjawab chating bersama awak media pada Rabu (23/7/2025), Fuadri mempertanyakan keberadaan beras hasil panen yang disebut melimpah tersebut.
“Rata-rata Dinas Pertanian mengatakan hari ini produksi pangan Aceh meningkat, bahkan surplus. Tapi yang menjadi tanda tanya kita, ke mana berasnya? Apakah masih di Aceh, keluar Aceh, atau justru ada masalah distribusi?” ujar Fuadri.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi beras terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan harga beli gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong semangat petani dan optimalisasi lahan, bahkan didukung dengan anggaran besar yang dikucurkan pemerintah.
Namun, Fuadri menggarisbawahi bahwa kenaikan harga gabah ini turut mendorong naiknya harga beras di pasaran. “Jika dulu pengusaha membeli gabah di bawah Rp6.000, sekarang mereka harus membeli minimal Rp6.500 atau lebih. Jika tidak, mereka kalah bersaing dengan Bulog,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Fuadri, berdampak langsung pada harga jual beras yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi harga agar tidak membebani masyarakat, terutama dalam kebutuhan pokok seperti beras.
Ia juga mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi beras oleh Bulog, agar manfaat dari kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat luas, khususnya di Aceh
