Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh
Banda Aceh |Bijeh com— Polemik pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan mencerminkan krisis prioritas anggaran di lingkungan Pemerintah Aceh. Pengamat Ekonomi Publik, Dr. Safwan Nurdin, SE., M.Si., menilai pemerintah daerah belum menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan.
Di tengah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, hingga meningkatnya persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan judi online, perdebatan mengenai keberlanjutan JKA justru memunculkan pertanyaan besar tentang arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Masalah utama Aceh hari ini bukan kekurangan anggaran, melainkan kurangnya keberanian politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi dan elite kekuasaan,” kata Safwan yang juga wakil ketua forum pengurangan resiko bencana Aceh (FPRB) dalam keterangan persnya, Jumat (15/5).
Menurut Safwan, JKA sejak awal dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Karena itu, ketika pembiayaannya dipolemikkan, publik menilai pemerintah gagal menentukan prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyoroti ironi pembangunan Aceh yang selama bertahun-tahun menerima dana otonomi khusus dan memiliki APBA terbesar di Sumatera, tetapi masih dibayangi tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan tersebut. Tingkat kemiskinan Aceh disebut masih berada di kisaran 14 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan anak muda dan lulusan perguruan tinggi, masih berada pada kisaran 5–6 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.
“Struktur ekonomi Aceh masih terlalu bergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer pusat. Sektor produktif masyarakat seperti industri pengolahan, hilirisasi pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM modern belum berkembang secara optimal,” ujarnya.
Safwan juga menyoroti tingginya inflasi Aceh sepanjang 2025. Pada Desember 2025, inflasi Aceh disebut mencapai 6,71 persen atau tertinggi secara nasional, sementara inflasi nasional berada pada angka 2,92 persen.
Menurut dia, tingginya inflasi berdampak langsung terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat cenderung stagnan.
“Dalam situasi seperti ini, program perlindungan sosial seperti JKA seharusnya diperkuat, bukan justru diperdebatkan,” katanya.
Safwan mengungkapkan, polemik JKA menjadi semakin ironis karena Pemerintah Aceh justru memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar. Dari total APBA 2025 sebesar Rp11,68 triliun, realisasi anggaran hanya mencapai 89,98 persen sehingga menyisakan SILPA sekitar Rp1,17 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan JKA bukan karena Aceh tidak memiliki anggaran, melainkan karena pemerintah gagal menetapkan prioritas belanja yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik sejumlah belanja daerah yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pokok pikiran (pokir) dewan, perjalanan dinas, renovasi kantor, hingga pengadaan fasilitas pejabat.
“Ketika belanja birokrasi lebih diprioritaskan daripada belanja perlindungan rakyat, APBA kehilangan ruh keadilan sosial,” kata Safwan.
Selain persoalan ekonomi, Safwan mengingatkan bahwa Aceh juga menghadapi ancaman serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Angka stunting di sejumlah wilayah disebut masih berada di atas 25 persen. Pada saat yang sama, penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online terus meningkat di kalangan generasi muda.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari lemahnya pembangunan ekonomi dan sosial. Minimnya lapangan kerja, rendahnya produktivitas generasi muda, serta lemahnya perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan terhadap berbagai persoalan sosial.
Safwan turut menyoroti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh tahun 2025. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp257,50 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 hanya sebesar Rp158,34 triliun.
“Selisih yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nominal belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat,” katanya.
Menurut dia, perputaran uang di Aceh memang besar, tetapi manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Ekonomi terlihat tumbuh di atas kertas, tetapi daya beli masyarakat tetap lemah,” ujarnya.
Karena itu, Safwan meminta Pemerintah Aceh melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh dengan memangkas belanja yang tidak produktif dan mengalihkan fokus APBA pada pelayanan dasar masyarakat.
Ia menilai sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, pemberdayaan pemuda, dan penguatan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama pembangunan Aceh ke depan.
“JKA tidak boleh diperlakukan sebagai beban fiskal ataupun komoditas politik. Program ini harus diposisikan sebagai mandatory spending jangka panjang di bidang kesehatan guna menjaga kualitas hidup masyarakat Aceh,” katanya.
Safwan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada besarnya APBA atau tingginya serapan anggaran, melainkan sejauh mana anggaran mampu menghadirkan rasa aman, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
“Ketika kesehatan rakyat masih dipolemikkan di tengah triliunan SILPA, maka yang dipertanyakan bukan hanya kebijakan anggaran, melainkan juga keberpihakan kekuasaan itu sendiri,” pungkasnya.
