Banda Aceh |Bijeh.com – Koalisi NGO HAM Aceh menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Mengawal Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembalian 4 Pulau: Memberi Dampak Positif untuk Aceh” pada Kamis (26/6/2025) di Morden Coffee. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama: Direktur ForBina M. Nur, Pengamat Sosial dan Sosial Usman Lamreung, serta Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Khairil Arista.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Usman Lamreung menekankan pentingnya fokus ke depan dalam mengelola empat pulau yang dikembalikan ke Aceh, alih-alih memperdebatkan lagi status kepemilikannya.
“Sudah terlalu banyak argumen. Keputusan sudah ada, 4 pulau itu milik Aceh, bahkan sebelum masa kolonial. Tapi yang lebih penting sekarang adalah: mau dibawa ke mana pulau-pulau itu?” ujar Usman.
Ia menyoroti potensi ekonomi dan wisata yang besar, yang hingga kini belum tergarap maksimal, terutama di sektor pariwisata laut seperti Pulau Banyak, Sabang, dan Singkil. Menurutnya, tantangan terbesar adalah pada tata kelola dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kalau konsep pariwisata terintegrasi dibangun dengan infrastruktur dan kebijakan hukum yang tepat, maka ekonomi masyarakat bisa cepat tumbuh. Kita tidak harus menunggu migas, cukup dengan membuka lapangan kerja pariwisata dulu,” tambahnya.
Usman juga menegaskan perlunya pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil agar pembangunan tidak salah arah.
Sementara itu, Direktur ForBina M. Nur menyoroti persoalan batas wilayah sebagai isu martabat. Ia mengkritik perlakuan pemerintah pusat yang dinilainya semena-mena terhadap Aceh.
“Ini bukan sekadar soal pulau, tapi pengakuan jati diri orang Aceh. Pemerintah pusat harus mulai memperlakukan Aceh dengan hormat,” tegasnya.
Menurut M. Nur, pemuda Aceh harus aktif terlibat dalam gagasan pembangunan dan pengelolaan 4 pulau tersebut. Ia mendorong lahirnya proposal konkret dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif, terutama dalam merancang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Kalau kita tidak sensitif, kita sedang membuka pintu penjajahan modern. Mari hidupkan ide, gagasan, dan ikut memperjuangkan masa depan 4 pulau itu,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berpihak pada masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita jangan hanya bicara soal minyak dan gas. Potensi perikanan, pesisir, dan kelautan juga sangat besar. Tapi semuanya harus dikelola dengan bijak agar tidak memunculkan konflik baru dan tetap menjaga ekosistem,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik atas pulau tersebut sudah berlangsung lama dan berisiko muncul kembali jika tidak ditangani dengan pendekatan inklusif dan kesejahteraan.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak, regulasi yang tepat, dan perhatian terhadap kohesi sosial yang sempat retak akibat konflik lama,” tutup Khairil.
FGD ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah Aceh agar tidak hanya merayakan pengembalian 4 pulau, tetapi juga memastikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh ke depan.
