Lhokseumawe |Bijeh.com — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bakal membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi ketat program rumah layak huni. Langkah tegas ini mencuat dalam rapat terbatas terkait pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, di kediaman Gubernur Aceh, Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7/2025).
Mualem menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan maupun penerima bantuan fiktif.
Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menyampaikan bahwa Satgas tersebut dibentuk sebagai garda terdepan untuk memastikan bantuan rumah layak huni benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. “Kita ingin setiap rumah bantuan diberikan sesuai data penerima yang valid. Tidak ada lagi celah permainan di lapangan,” kata Nasir usai rapat.
Isu penyaluran bantuan rumah layak huni yang tidak tepat sasaran telah lama menjadi sorotan publik. Karena itu, Satgas akan ditempatkan di setiap kabupaten/kota untuk memantau seluruh tahapan, mulai dari verifikasi data, proses pembangunan, hingga penyerahan rumah. “Kalau dibutuhkan segera, kita percepat pembentukannya. Satgas ini tidak hanya bekerja di atas kertas, tapi terjun langsung ke lapangan,” tegas Nasir.
Mualem juga menyoroti adanya laporan praktik pungutan liar dan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria. “Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan kepada yang benar-benar berhak. Jangan ulangi kesalahan masa lalu,” kata Mualem dengan nada tegas.
Selain fokus pada pembentukan Satgas, rapat tersebut juga membahas rencana strategis untuk memastikan APBA 2026 lebih pro-rakyat, dengan memprioritaskan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kepala Bappeda Aceh, Husnan, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, turut memberikan masukan terkait teknis penganggaran dan pengawasan agar program tidak sekadar menjadi janji di atas kertas.
Langkah ini disambut positif oleh sejumlah pengamat kebijakan publik di Aceh. Mereka menilai kehadiran Satgas dapat menjadi “tangan besi” pemerintah untuk menutup peluang penyimpangan bantuan yang selama ini menjadi celah korupsi. “Program rumah layak huni adalah kebutuhan dasar rakyat. Kalau ini bocor, maka rasa keadilan akan tercabik. Satgas ini diharapkan menjadi garda terakhir untuk menjamin kejujuran di lapangan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Banda Aceh.
Selain itu, Mualem berencana melibatkan unsur masyarakat, media, dan LSM dalam mekanisme pengawasan. “Satgas bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan semua program berjalan bersih. Kita buka ruang bagi masyarakat untuk melapor langsung jika ada penyimpangan. Ini komitmen kita untuk Aceh yang lebih adil,” pungkas Mualem.
