Banda Aceh | Bijeh. com — Di tengah dinamika penyusunan arah pembangunan Aceh ke depan, Yayasan Geutanyoe bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) menyerukan satu pesan penting: jangan sisakan isu kemanusiaan, terutama nasib para pengungsi, dari dokumen perencanaan jangka menengah Aceh 2025–2029.Jumat 4 Juli 2025
Pesan ini mengemuka dalam Diskusi Penguatan Kebijakan Kemanusiaan yang berlangsung di Banda Aceh, Kamis (4/7). Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah dengan para pegiat kemanusiaan untuk merumuskan pembangunan Aceh yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi.
Diskusi dibuka oleh Direktur Yayasan Geutanyoe, Al-Fadhil, yang mengajak seluruh pihak untuk melihat pengungsi bukan sekadar “orang asing”, melainkan sesama manusia yang perlu dilindungi martabatnya.
“Kemanusiaan harus hadir dalam setiap lembar rencana pembangunan. Kita bicara tentang nyawa, tentang martabat yang sering luput dari meja-meja perencanaan,” tegasnya.
Taufiqurahman dari Bappeda Aceh memaparkan bahwa hingga kini isu pengungsi memang belum masuk dalam RPJM Aceh secara spesifik. Namun, ia membuka ruang dialog dan menyarankan pengajuan usulan resmi agar isu ini dapat dipertimbangkan.
Diskusi pun berlangsung hangat. Perwakilan CSO seperti Flower Aceh dan BPBA menekankan pentingnya dukungan anggaran dan legitimasi kebijakan yang tegas untuk pengungsi dan penanggulangan bencana. Keterbatasan anggaran dan kewenangan diakui masih menjadi tantangan, namun Bappeda menyambut baik inisiatif CSO untuk mendorong perubahan.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan CSO yang diwakili oleh Elfi (YKMI) menyerahkan Policy Brief berisi rekomendasi konkrit, di antaranya:
Penguatan perlindungan hukum dan sosial bagi pengungsi.
Penyesuaian program RPJM, terutama dalam misi penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Pembentukan badan atau satuan tugas khusus Aceh untuk isu pengungsi.
Peningkatan peran CSO dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Sebagai wujud komitmen bersama, sembilan organisasi menandatangani dokumen Policy Brief ini, menjadikannya simbol gerakan kolektif demi Aceh yang lebih peduli dan berpihak pada kelompok rentan.
Kegiatan ditutup penuh harapan oleh Surya Ramli, Koordinator Program Yayasan Geutanyoe.
“Kami tidak ingin suara kemanusiaan di forum ini hanya jadi arsip di rak-rak kantor. Kami ingin ini menjadi jejak nyata dalam pembangunan Aceh,” ujar Surya, yang akrab disapa Brosur.
